LENSALANDAK.ID I Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT Yes Mulia Pratama, Yesti Mariana Hutagalung (YMH), Senin (22/9/2025) hari ini.
Bos perusahaan konstruksi tersebut diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jawa Timur.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama YMH, Direktur Utama PT Yes Mulia Pratama,” kata Jubir KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (22/9/2025).
Selain Yesti, penyidik juga memeriksa Bupati Pati, Sudewo (SDW). Namun, Budi menyebutkan materi pemeriksaan baru akan disampaikan setelah proses pemeriksaan rampung.
“Hari ini Senin (22/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Wilayah Jawa Timur,” ucap Budi.
Sebelumnya, Sudewo juga pernah diperiksa penyidik KPK pada Rabu (27/8/2025) dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah periode 2019–2022. Saat itu, pemeriksaan berlangsung hampir tujuh jam.
“Ya, saya dipanggil dimintai keterangan sebagai saksi. Semua pertanyaan saya jawab sejujur-jujurnya dan apa adanya,” kata Sudewo kala itu.
Ia pun membantah adanya dugaan aliran dana suap yang ditujukan kepadanya.
“Itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun lalu. Bahwa itu uang pendapatan dari DPR RI. Semua rinci, ada pemasukan, ada pengeluaran,” ungkapnya.
Usai pemeriksaan, mantan Anggota Komisi V DPR RI tersebut langsung meninggalkan Gedung KPK menggunakan mobil Toyota Alphard.
Sementara itu, ratusan warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2025).
Mereka mendesak KPK segera menangkap dan menetapkan Sudewo sebagai tersangka. Massa juga menyerahkan obat herbal merek Tolak Angin sebagai bentuk sindiran lantaran menilai KPK lamban dalam menetapkan Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek jalur kereta api di DJKA Kemenhub, khususnya di Jawa Tengah.
“Tolak Angin. Dikasih Tolak Angin sama warga. Kayaknya KPK itu masuk angin, dan biar gak masuk angin,” kata Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Botok.
Menanggapi aksi tersebut, KPK menegaskan penyidikan kasus dugaan suap proyek jalur kereta api yang diduga melibatkan Sudewo masih berjalan.
“Penanganan perkara yang menyangkut saudara SDW, kami sampaikan dan pastikan kepada Bapak-Ibu serta seluruh masyarakat Pati bahwa penyidikan perkara tersebut masih berproses,” ujar Budi di hadapan massa aksi.
Budi menambahkan, KPK terbuka menerima informasi dari masyarakat sebagai bukti tambahan.
“Terlebih, Gedung KPK adalah gedung rakyat yang selalu terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Ia menegaskan, penetapan tersangka membutuhkan kecermatan dalam pendalaman serta pengumpulan bukti.
“Sehingga kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum, termasuk perkara tersebut, dilakukan secara profesional dan taat asas hukum,” tegas Budi.
Diketahui, Sudewo ketika masih duduk di Komisi V DPR RI disebut pernah mengembalikan uang suap Rp720 juta dan KPK juga pernah menyita uang Rp3 miliar darinya, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan.
